Surat Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa 2025

Pengantar

Pendataan Indeks Desa memiliki peran krusial dalam mendukung pengembangan wilayah pedesaan di Indonesia, yang merupakan salah satu fokus utama pemerintah. Direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025, program ini disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Melalui pendekatan yang sistematis, pendataan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi aktual desa, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks pembangunan.

Salah satu tujuan utama dari Pendataan Indeks Desa adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan potensi yang dihadapi oleh setiap desa. Dengan informasi yang tepat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam hal program pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Data yang terkumpul tidak hanya akan berfungsi sebagai indikator kondisi saat ini, tetapi juga sebagai dasar untuk perencanaan jangka panjang yang lebih strategis.

Dalam jangka panjang, hasil pendataan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam pembangunan pedesaan. Dengan adanya data yang valid dan terintegrasi, pemerintah dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih berbasis bukti, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pendataan Indeks Desa menjadi langkah awal yang penting dalam usaha membangun desa yang lebih berdaya saing dan mandiri.

Rencana Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa

Dimensi Pendataan

Pendataan Indeks Desa 2025 akan mencakup enam dimensi utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan dan penilaian, yaitu:

1. Layanan Dasar: Menilai akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Sosial: Mengkaji aspek sosial seperti kesetaraan gender dan partisipasi masyarakat.
3. Ekonomi: Menganalisis kondisi ekonomi desa, termasuk potensi pengembangan usaha dan pendapatan masyarakat.
4. Lingkungan: Melihat keberlanjutan lingkungan hidup di setiap desa.
5. Aksesibilitas: Memeriksa infrastruktur dan transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat.
6. Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Keenam dimensi ini akan memberikan pemahaman holistik dalam penilaian Indeks Desa, yang akan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dari tingkat desa hingga nasional.

Tahapan Pelaksanaan Pendataan

Proses pendataan akan dilakukan melalui beberapa tahapan penting sebagai berikut:

1. Perencanaan (Januari 2025): Dalam tahap ini, Kementerian bersama lembaga terkait akan melakukan identifikasi isu yang relevan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dan bermanfaat.
2. Pelaksanaan Tahap I: Tingkat Desa (Maret-Juni 2025):
   1. Sosialisasi dan Musyawarah Desa: Desa akan meneruskan informasi mengenai pendataan ini kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif.
   2. Pengumpulan Data: Masyarakat akan menyelesaikan kuesioner yang berkaitan dengan kondisi desa sebagai kontribusi untuk penghitungan indeks.
   3. Validasi dan Pelaporan: Setelah pengumpulan data selesai, desa akan memverifikasi dan mengunggah laporan hasil pendataan.
3. Pelaksanaan Tahap II: Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota: Data yang terkumpul dari desa-desa akan diverifikasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota untuk menjamin akurasi informasi.
4. Pelaksanaan Tahap III: Tingkat Provinsi dan Nasional: Data yang telah diverifikasi akan dikompilasi di tingkat provinsi dan dilaporkan di tingkat nasional untuk penetapan kebijakan pembangunan.

Tim Pelaksana Pendataan

Proses pendataan akan melibatkan beberapa tim yang memiliki peran strategis:

1. Tim Pendataan di Tingkat Desa: Terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Pendamping Lokal yang berperan langsung dalam pengumpulan data.
2. Tim Verifikasi di Tingkat Kecamatan: Melibatkan aparatur kecamatan dan pendamping desa untuk memastikan keakuratan data.
3. Tim Verifikasi di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi: Beranggotakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa.

Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pendataan mengalami tahapan dengan jadwal terperinci sebagai berikut:

• Identifikasi Kuesioner: 1 Januari – 6 Februari 2025.
• Permohonan Penambahan Kuesioner: 7 Februari 2025.
• Sosialisasi: Dilaksanakan pada bulan Maret 2025.

Kebijakan Pendukung

Untuk memperlancar pelaksanaan ini, Peraturan Menteri Desa tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa akan diterapkan. Hal ini memastikan bahwa setiap desa mendapatkan akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pendataan secara efektif.

Penutup

Melalui Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, diharapkan kita dapat mencapai pengembangan desa yang lebih baik. Dengan pendekatan kolaboratif dan sistematis, diharapkan setiap desa mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta memaksimalkan potensi lokal demi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk informasi lebih lanjut, silakan unduh Surat Pentahapan Pelaksanaan Pendataan Indeks Desa 2025 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam format PDF melalui website resmi kami.

surat_pendataan_indeks_desa_2025.pdf2.3 MB

dokumen_indeks_desa.zipunlimited