Purchase Now

Adobe Reader

KDMP: Menakar, Menalar, dan Menggerakkan Koperasi Desa Merah Putih

Pendahuluan Buku “Menakar Menalar KDMP” yang diterbitkan oleh KODE Indonesia, berfungsi sebagai catatan sejarah kolektif mengenai kelahiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Buku ini merekam refleksi dari 141 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang tersebar di 112 kabupaten/kota dan 28 provinsi di Indonesia. Para TPP ini, yang terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), […]

. 6 months ago

SE Pemanfaatan Barang Milik Desa dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Kopdes Merah Putih

Pemanfaatan Aset Daerah (Aset Milik Daerah, BMD) serta aset desa menjadi topik penting dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dokumen bernama SE Pemanfaatan BMD dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan KDKMP menegaskan bahwa penggunaan aset milik pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan, […]

. 6 months ago

Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 – Dukungan Bupati/Wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pendahuluan Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 hadir sebagai instrumen regulasi penting untuk mempercepat pembentukan dan pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh kabupaten/kota. Dokumen ini menetapkan peran Bupati/Wali Kota dalam memberikan persetujuan pendanaan berupa pinjaman yang disediakan oleh bank pemerintah, serta mekanisme dukungan pengembalian pinjaman melalui penggunaan alokasi DAU/DBH. Di tengah upaya penguatan koperasi lokal […]

. 6 months ago

Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025 – Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peraturan ini dibuat untuk mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terkait pembentukan koperasi desa, yang diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi lokal dan memperkuat pemerintahan desa. Dalam artikel ini, kami akan membahas […]

. 7 months ago

Petunjuk Pengisian Data Jaga Desa

Petunjuk Pengisian Data Jaga Desa adalah panduan penting untuk pengelolaan data di tingkat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa. Dokumen ini memberikan petunjuk terperinci tentang cara mengisi data yang diperlukan dalam aplikasi Jaga Desa, yang menjadi alat untuk memonitor dan melaporkan kegiatan desa secara real-time. […]

. 7 months ago

PMK Nomor 49 Tahun 2025 – Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pendahuluan Pada tanggal 21 Juli 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pinjaman ini menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa melalui koperasi. PMK Nomor 49 Tahun […]

0 Comments . 8 months ago

Transaksi Swakelola Desa: Pemahaman Mendalam Mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pendahuluan: Memahami Transaksi Swakelola Desa Transaksi Swakelola Desa merupakan bagian dari sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di tingkat desa. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan barang dan jasa di desa dapat dilakukan melalui sistem swakelola, yang melibatkan partisipasi […]

. 8 months ago

Materi Swakelola Desa – Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Pengantar Materi Swakelola Desa yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memberikan perubahan signifikan dalam cara pengadaan barang/jasa yang melibatkan pemerintah desa. Sebelumnya, pengadaan barang/jasa di tingkat desa sering kali kurang terstruktur dan tidak selalu transparan. Namun, dengan diberlakukannya Perpres 46/2025, pengadaan barang/jasa desa melalui mekanisme swakelola memberikan ruang lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat […]

. 8 months ago

Materi RKP Desa Tahun 2026

Menyusun RKP Desa yang Kokoh dan Terintegrasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 adalah proses strategis yang sangat penting sebagai fondasi awal untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam dokumen “Materi RKP Desa Tahun 2026” yang telah dipublikasikan, ditekankan bahwa penyusunan RKP Desa harus mengikuti panduan […]

. 9 months ago

Pedoman Teknis RKP Desa 2026

Kata Pengantar Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita dapat menyusun Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2026. Pedoman ini disusun dengan harapan menjadi acuan utama dalam merencanakan pembangunan desa secara sistematis dan terukur setiap tahunnya. Dalam penyusunan pedoman ini, tim penyusun bekerja secara mendalam dengan […]

. 9 months ago
More posts