Pelaporan

Pendahuluan Posyandu merupakan wadah pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah lama hadir di desa-desa di Indonesia. Seiring transformasi layanan primer, Kementerian Kesehatan menghadirkan inovasi baru yaitu Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer). Program ini dirancang untuk memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh kepada semua kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, remaja, usia produktif, hingga […]

Pengertian dan Tujuan Laporan Reses BPD Laporan reses BPD (Badan Perwakilan Desa) adalah dokumen penting yang disusun oleh anggota BPD setelah mereka melakukan kunjungan ke masyarakat selama masa reses. Selama periode ini, anggota BPD memiliki kesempatan untuk secara langsung mendengar aspirasi, keluhan, dan kebutuhan warga desa. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mendokumentasikan hasil […]

Lapran Kepala Desa terdiri dari LPPD Akhir Masa Jabaran Kepala Desa, LPPD Akhir Tahun Anggaran, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan IPPD yang disamapaikan kepada masyarakat. Pengantar Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Penyusunan IPPD ini disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat […]

Lapran Kepala Desa terdiri dari LPPD Akhir Masa Jabaran Kepala Desa, LPPD Akhir Tahun Anggaran, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan IPPD yang disamapaikan kepada masyarakat. Pengantar Bahwa untuk melaksanakan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa […]

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 56 memuat, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui […]

Lapran Kepala Desa terdiri dari LPPD Akhir Masa Jabaran Kepala Desa, LPPD Akhir Tahun Anggaran, LKPPD Akhir Tahun Anggaran dan IPPD yang disamapaikan kepada masyarakat. Deskripsi Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan […]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pasal 61 secara jelas mengatur kewajiban BPD untuk menyusun laporan kinerja tahunan dalam hal ini Laporan Kinerja BPD Tahun 2024. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BPD atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran. Laporan kinerja ini bukan hanya sekadar formalitas, […]