Peraturan Daerah

Yang melatar belakangi ditetapkannya Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah guna mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mendorong Badan Pemusyawaratan Desa agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Selain […]

Yang mendasari penetapan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepala Desa adalah dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades. sebagai pelaksanaan Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menyatarakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g, UU Desa dinyatakan bertentangan dengan UU Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan […]

Yang melatar belakang Perda Situbondo 8 Tahun 2015 tentang SOTK Desa adalah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan guna meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat desa dipandang perlu memberikan pedoman dan memberdayakan kinerja Pemerintah Desa dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggungiawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Organisasi Pemerintah Desa […]

Yang melatar belakangi Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah […]