Permenkeu

PMK Nomor 49 Tahun 2025 – Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pendahuluan Pada tanggal 21 Juli 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pinjaman ini menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa melalui koperasi. PMK Nomor 49 Tahun […]

Rincian Dana Desa Tahun 2025

Pemerintah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, salah satu poin penting adalah pengalokasian Dana Desa tahun 2025 yang mencapai Rp71 triliun. Dana ini dirancang untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Berikut adalah rincian serta tujuan alokasi […]

PMK Nomor 108 Tahun 2024 – Pengelolaan Dana Desa 2025

Pendahuluan Pelaksanaan program Dana Desa adalah salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 menjadi dasar penting yang mengatur pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini mengambil acuan dari berbagai ketentuan perundangan, antara lain Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 62 Tahun […]

PMK Nomor 145 Tahun 2023 – Pengelolaan Dana Desa

Yang mendasari ditetapkannya PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah bahwa berdasarkan kententuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana desa merupakan salah satu dari jenis transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, […]

PMK Nomor 130 Tahun 2023 – Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Yang mendasari ditetapkannya PMK Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah […]

PMK Nomor 98 Tahun 2023 – Pengelolaan Dana Desa

PMK Nomor 98 Tahun 2023 mengatur perubahan terhadap PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, yang menegaskan bahwa dana desa telah dialokasikan untuk digunakan sebagai tambahan dana desa pada tahun anggaran berjalan. Pentingnya pengelolaan yang lebih […]