Purchase Now

Perarturan Pemerintah

PP Nomor 37 Tahun 2023 – Pengelolan Transfer ke Daerah

Dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD). Regulasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan hubungan keuangan yang harmonis, transparan, dan akuntabel antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PP 37/2023 tidak hanya sekadar pembaruan […]

0 Comments . 3 years ago

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 – Percepatan Penghapusan Masyarakat Ekstrem

Pengantar dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Masyarakat Ekstrem adalah dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan kepada institusi pemerintahan mulai dari menteri sampai pada bupati dimasing-masing wilayah di Indonesia. Instruksi […]

. 4 years ago

PP Nomor 11 Tahun 2021 – BUM Desa

Latar Belakang Pemerintah Indonesia gencar memajukan kemandirian desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya krusial dalam hal ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11/2021) tentang BUMDes. PP 11/2021 BUMDes hadir sebagai landasan hukum yang kuat untuk pendirian BUMDes, pengelolaan BUMDes yang efektif, dan pengembangan BUMDes secara berkelanjutan di seluruh […]

. 5 years ago

PP Nomor 7 Tahun 2021 – Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengantar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 menandai langkah signifikan dalam kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, pemerintah mengedepankan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan sebagai strategi utama untuk memperkuat peran UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Regulasi ini disusun sebagai respons terhadap […]

. 5 years ago

PP Nomor 11 Tahun 2019 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Penghasilan tetap bagi kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya telah diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun […]

. 7 years ago

PP Nomor 58 Tahun 2016 – Pelaksanaan UU Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut Pasal 19 mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan Ormas, Pasal 40 ayat (7) mengenai pemberdayaan Ormas, Pasal 42 ayat (3) mengenai Sistem Informasi Ormas, Pasal 50 mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, Pasal 56 mengenai pengawasan […]

. 9 years ago

PP Nomor 47 Tahun 2015 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Yang melatar belakangi ditetapkannya PP Nomor 47 Tahun 2015 adalah Peraturan Pelaksanaan UU Desa adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat […]

. 11 years ago

PP Nomor 43 Tahun 2014 – Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Latar Belakang Yang melatar belakangi PP 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) […]

. 12 years ago

PP Nomor 33 Tahun 1998 – Modal Penyertaan pada Koperasi

Pengertian Modal Penyertaan Modal penyertaan merupakan salah satu komponen penting dalam koperasi yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang yang ditanamkan oleh pemodal ke dalam koperasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur permodalan koperasi sehingga dapat berkembang dan berperan aktif dalam perekonomian. Modal ini […]

0 Comments . 28 years ago