Purchase Now

Office PowerPoint

Materi Penyelenggaraan Desa Inklusi Disabilitas

Pentingnya Penyelenggaraan Desa Inklusi Disabilitas di Era Transformasi Sosial Dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan, penyelenggaraan desa inklusi disabilitas bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata. Gagasan ini menekankan pentingnya pengakuan, partisipasi, dan kesetaraan bagi kelompok rentan di desa, terutama penyandang disabilitas. Penyelenggaraan Desa Inklusi Disabilitas telah menjadi arus utama dalam kebijakan publik sejak disahkannya Peraturan Bupati […]

. 9 months ago

Teknik Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dan Perubahan RPJM Desa

Perencanaan pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Setiap desa di Indonesia diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKPDes ini tidak hanya memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, tetapi juga harus selaras dengan kebijakan […]

. 10 months ago

Pra Musdes Kopdes Merah Putih – Pemetaan Masalah dan Potensi

Pendahuluan Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan program strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekonomi desa dan mendukung kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah berusaha mengoptimalkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya […]

. 12 months ago

Pengorganisasian & Alur Pendataan Indeks Desa [Skema]

Pendataan Indeks Desa merupakan langkah strategis penting untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa dalam mengembangkan potensi lokal. Seiring dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 9 Tahun 2024, pemerintah menekankan sistematisasi proses pengorganisasian dan pendataan ini yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Pendataan ini diharapkan dapat […]

. 12 months ago

Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 [Kemendesa, PDT]

Pengantar dan Latar Belakang Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa, PDT) sebagai upaya sinergis dalam memajukan perekonomian desa secara mandiri dan berkelanjutan untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas […]

. 1 year ago

Materi Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia

Pengantar Koperasi desa atau kelurahan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis dalam penguatan ekonomi lokal. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat mengelola potensi ekonomi secara bersama-sama, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, […]

. 1 year ago

Materi Rapat Perangkat Desa

Pendahuluan Materi rapat perangkat desa seharusnya mencakup berbagai poin penting yang relevan dengan pengelolaan dan pembangunan desa, mengingat peran vital yang dimainkan oleh perangkat desa dalam memastikan keberlanjutan dan kemajuan masyarakat setempat. Dalam setiap rapat, perangkat desa diharapkan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, membahas laporan keuangan serta penggunaan anggaran desa secara transparan, dan […]

. 1 year ago

Materi Ketahanan Pangan

Latar Belakang Secara nasional, hasil perhitungan data Indeks Desa untuk swasembada pangan menunjukkan bahwa sebanyak 57.959 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) desa atau 77,01% (tujuh puluh tujuh koma nol satu persen) belum tergolong swasembada pangan dari 75.259 (tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan) desa yang menerima Dana Desa […]

. 1 year ago

Sistematika Perdes Inklusi Disabilitas

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat otonom. Dalam konteks inklusi disabilitas, Perdes memiliki peran penting dalam mewujudkan desa yang inklusif dan ramah disabilitas. Melalui Perdes ini, desa dapat merumuskan kebijakan dan program yang mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas, memastikan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, serta memberikan perlindungan […]

0 Comments . 2 years ago

Alat Bantu Perubahan RPJM Desa Terintegrasi Paska Revisi UU Desa

Pendahuluan Dalam artikel ini, kami akan membahas cara menyediakan alat bantu yang efektif untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) terintegrasi. Dengan adanya perubahan regulasi yang dihasilkan dari revisi Undang-Undang Desa, penting bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan RPJM-nya agar tetap relevan dan selaras dengan kebijakan baru. Kami akan menjelaskan langkah-langkah strategis yang […]

0 Comments . 2 years ago
More posts