Purchase Now

Lainnya

SK Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pentingnya SK Pengurus dan Pengawas Kopdes Merah Putih dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang khusus dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Agar koperasi ini dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan, tentunya diperlukan struktur organisasi yang jelas dan penetapan pengurus dan […]

. 11 months ago

Permenkop Nomor 1 Tahun 2025 – Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pengantar Peraturan Menteri Koperasi atau Permenkop Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam mendukung percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia. Aturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan transparan terkait penyaluran dana bergulir yang diperuntukkan khusus bagi koperasi percontohan (mock up) di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan koperasi percontohan ini […]

. 11 months ago

Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 – Pengesahan Koperasi

Latar Belakang Pengesahan koperasi dalam konteks hukum di Indonesia merupakan langkah penting bagi keberlangsungan dan keabsahan operasi koperasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, koperasi dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat kepada anggotanya. Beberapa alasan utama yang mendorong perlunya peraturan ini adalah: Pertama, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan […]

. 1 year ago

SE Koperasi Merah Putih

Pendahuluan Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah desa. Dalam konteks ini, koperasi diharapkan menjadi solusi untuk masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa, dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang usaha. Melalui […]

. 1 year ago

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 – Efisiensi APBN dan APBD

Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk menteri, panglima TNI, Kapolri, jaksa agung, dan kepala […]

. 1 year ago

Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan surat penting yang menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024, yang ditetapkan pada 3 Januari 2025. Surat ini ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Indonesia, serta mengandung beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Surat Mendagri dengan Nomor Surat: 100.3.2/333/SJ tersebut menekankan mengenai […]

. 1 year ago

SK Pemberitahuan Tertulis Informasi Publik Desa

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis yang dituangkan dalam format permohonan informasi publik Desa. Selanjutnya, PPID Desa wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik Desa dalam daftar informasi publik Desa, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang […]

0 Comments . 2 years ago

Kemendagri – Penegasan Revisi UU Desa

Dengan ditetapkannya Revisi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam surat Kemendagri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tertanggal 5 Juni 2024 perihal penegasan Revisi […]

0 Comments . 2 years ago

SOP IDM 2024

Lampiran Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 140/PDP.03.04/III/2024 perihal Pemutakhiran Data IDM Tahun 2024 mencantumkan SOP IDM tahun 2024. Data IDM merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa […]

0 Comments . 2 years ago

Surat Tugas Pendataan SDGs Desa 2024

Seperti yang dijelaskan pada postingan sebelumnya terkait dengan pendataan SDGs Desa (Sosialisasi Sustainable Development Goals), tahap awal dalam menyusun perencanaan Desa adalah melakukan pendataan pendataan Desa (SDGs Desa) oleh relawan pendataan yang diberi surat tugas pendataan SDGs Desa tahun 2024 oleh ketua Pokja Pendataan SDGs Desa atau sering disebut dengan enumerator. Pendataan yang dimaksud disini […]

0 Comments . 2 years ago
More posts