Regulasi

SK Tim Verikasi RKP Desa 2026

Pendahuluan Perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan penting yang menentukan arah penggunaan sumber daya desa, prioritas kegiatan tahunan, dan dasar penyusunan APB Desa. Dalam proses tersebut, pembentukan tim verifikasi menjadi salah satu langkah kritis untuk memastikan kelayakan, konsistensi, dan keterpenuhan persyaratan administratif serta teknis atas rancangan RKP Desa. Oleh karena itu, penetapan melalui SK Tim Verikasi […]

SE Pemanfaatan Barang Milik Desa dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Kopdes Merah Putih

Pemanfaatan Aset Daerah (Aset Milik Daerah, BMD) serta aset desa menjadi topik penting dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dokumen bernama SE Pemanfaatan BMD dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan KDKMP menegaskan bahwa penggunaan aset milik pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan, […]

SK Panitia Musdes Persetujuan Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih

Dalam konteks pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, SK Panitia Musdes Persetujuan Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan musyawarah desa. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan bagi panitia tetapi juga mencerminkan proses demokrasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Mari kita bahas lebih mendalam mengenai aspek-aspek penting dari […]

Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 – Dukungan Bupati/Wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pendahuluan Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 hadir sebagai instrumen regulasi penting untuk mempercepat pembentukan dan pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh kabupaten/kota. Dokumen ini menetapkan peran Bupati/Wali Kota dalam memberikan persetujuan pendanaan berupa pinjaman yang disediakan oleh bank pemerintah, serta mekanisme dukungan pengembalian pinjaman melalui penggunaan alokasi DAU/DBH. Di tengah upaya penguatan koperasi lokal […]

Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025 – Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peraturan ini dibuat untuk mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terkait pembentukan koperasi desa, yang diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekonomi lokal dan memperkuat pemerintahan desa. Dalam artikel ini, kami akan membahas […]

SK KPM Penerima RTLH 2025

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan desa. Salah satu instrumen penting dalam upaya ini adalah program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang bertujuan mengubah hunian yang tidak memenuhi standar menjadi rumah yang layak dan sehat. Agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan sebuah landasan hukum […]

PMK Nomor 49 Tahun 2025 – Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pendahuluan Pada tanggal 21 Juli 2025, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pinjaman ini menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa melalui koperasi. PMK Nomor 49 Tahun […]

SK Panitia HUT RI Tahun 2025

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia adalah momen yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap tahunnya, pada tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari yang bersejarah ini sebagai simbol perjuangan yang panjang dan pengorbanan besar para pahlawan demi kemerdekaan. Pada tahun 2025, Indonesia akan merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Seiring dengan […]

Perkades Penjabaran Perubahan APB Desa 2025 [Setelah Perubahan APB Desa]

Pendahuluan Peraturan Kepala Desa atau yang dikenal dengan Perkades, merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Perkades memiliki peranan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan anggaran desa, termasuk di dalamnya pengaturan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Salah satu contoh penting adalah Perkades Perubahan APB Desa 2025, yang menjadi langkah strategis dalam […]

SK Relawan SAPA [Sahabat Perempuan dan Anak]

Pengantar Dalam era yang semakin maju ini, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Peran relawan dalam hal ini sangat penting, terutama dalam mendukung program-program pemerintah maupun desa melalui pengembangan aspek pemberdayaan dan perlindungan. Salah satu langkah strategis yang diambil melalui skema resmi adalah dengan […]

More posts