Purchase Now

Materi

KDMP: Menakar, Menalar, dan Menggerakkan Koperasi Desa Merah Putih

Pendahuluan Buku “Menakar Menalar KDMP” yang diterbitkan oleh KODE Indonesia, berfungsi sebagai catatan sejarah kolektif mengenai kelahiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Buku ini merekam refleksi dari 141 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang tersebar di 112 kabupaten/kota dan 28 provinsi di Indonesia. Para TPP ini, yang terdiri dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), […]

. 8 months ago

Materi Penyelenggaraan Desa Inklusi Disabilitas

Pentingnya Penyelenggaraan Desa Inklusi Disabilitas di Era Transformasi Sosial Dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan, penyelenggaraan desa inklusi disabilitas bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata. Gagasan ini menekankan pentingnya pengakuan, partisipasi, dan kesetaraan bagi kelompok rentan di desa, terutama penyandang disabilitas. Penyelenggaraan Desa Inklusi Disabilitas telah menjadi arus utama dalam kebijakan publik sejak disahkannya Peraturan Bupati […]

. 10 months ago

Materi Swakelola Desa – Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Pengantar Materi Swakelola Desa yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memberikan perubahan signifikan dalam cara pengadaan barang/jasa yang melibatkan pemerintah desa. Sebelumnya, pengadaan barang/jasa di tingkat desa sering kali kurang terstruktur dan tidak selalu transparan. Namun, dengan diberlakukannya Perpres 46/2025, pengadaan barang/jasa desa melalui mekanisme swakelola memberikan ruang lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat […]

. 10 months ago

Teknik Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dan Perubahan RPJM Desa

Perencanaan pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Setiap desa di Indonesia diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKPDes ini tidak hanya memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, tetapi juga harus selaras dengan kebijakan […]

. 10 months ago

Pengorganisasian & Alur Pendataan Indeks Desa [Skema]

Pendataan Indeks Desa merupakan langkah strategis penting untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa dalam mengembangkan potensi lokal. Seiring dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 9 Tahun 2024, pemerintah menekankan sistematisasi proses pengorganisasian dan pendataan ini yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Pendataan ini diharapkan dapat […]

. 1 year ago

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendataan Indeks Desa

Pendahuluan Pendataan Indeks Desa 2025 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa di seluruh Indonesia. Dalam Permendesa Nomor 9 Tahun 2024, diatur komponen dan metode pengukuran yang sistematis untuk menilai kondisi dan perkembangan desa. Pemanfaatan data yang akurat sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran sehingga dapat didistribusikan dengan baik […]

. 1 year ago

Pentahapan Indeks Desa 2025

Pendahuluan Dalam upaya mempercepat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur tentang pengukuran dan pengelolaan Indeks Desa yang akan mendasari berbagai kebijakan dan prioritas pembangunan desa. Dengan adanya Indeks Desa, diharapkan masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan […]

. 1 year ago

Sosialisasi Indeks Desa 2025

Pendahuluan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 merupakan regulasi penting yang ditetapkan untuk mengatur mengenai Indeks Desa di Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Indeks Desa menjadi instrumen kunci untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian berbagai desa di seluruh Indonesia. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap desa […]

. 1 year ago

Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 [Kemendesa, PDT]

Pengantar dan Latar Belakang Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa, PDT) sebagai upaya sinergis dalam memajukan perekonomian desa secara mandiri dan berkelanjutan untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas […]

. 1 year ago

Materi Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia

Pengantar Koperasi desa atau kelurahan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis dalam penguatan ekonomi lokal. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat mengelola potensi ekonomi secara bersama-sama, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, […]

. 1 year ago
More posts