Purchase Now

Surat Edaran

SE Pemanfaatan Barang Milik Desa dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Kopdes Merah Putih

Pemanfaatan Aset Daerah (Aset Milik Daerah, BMD) serta aset desa menjadi topik penting dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dokumen bernama SE Pemanfaatan BMD dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan KDKMP menegaskan bahwa penggunaan aset milik pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan, […]

. 7 months ago

SE Menteri Desa PDT Nomor 6 Tahun 2025 – Juknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih

Latar Belakang Keberadaan Koperasi Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sangat penting dalam mendukung usaha dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks ini, Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 6 Tahun 2025 memberikan penekanan pada percepatan pembentukan koperasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Koperasi desa diharapkan […]

. 1 year ago

SE Koperasi Merah Putih

Pendahuluan Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah desa. Dalam konteks ini, koperasi diharapkan menjadi solusi untuk masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat desa, dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang usaha. Melalui […]

. 1 year ago

Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan surat penting yang menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024, yang ditetapkan pada 3 Januari 2025. Surat ini ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Indonesia, serta mengandung beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Surat Mendagri dengan Nomor Surat: 100.3.2/333/SJ tersebut menekankan mengenai […]

. 1 year ago

SE Bupati Situbondo – Rembuk Stunting Kecamatan dan Desa

Rembuk Stunting Kecamatan dan Desa Dalam Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor: 100.3.4.2/4270/431.401/2024 tentang Pelaksanaan Rembuk Stunting di Tingkat Kecamatan dan Desa Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Situbondo ditujukan Camat dan Kepala Desa/Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta menindaklanjuti Peraturan […]

0 Comments . 2 years ago

Surat Edaran Bersama Pendukung Gerakan Literasi Desa

Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 481/HKM.16.01/V/2024 tentang Surat Edaran Bersama Pendukung Gerakan Literasi Desa Dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, perlu dilakukan pembangunan manusia melalui (1) penguatan layanan dasar dan pelindungan sosial yang mencakup tata kelola kependudukan, kesehatan, pendidikan, pelindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta kualitas anak, perempuan, dan […]

0 Comments . 2 years ago

SE Mendagri – Mekanisme Transaksi Non Tunai

Dalam rangka implementasi transaksi non tunai untuk Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Desa dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai keuangan desa, perbankan dan dana transfer sesuai dengan Muatan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri SE Mendagri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Melalui Implementasi Siskeudes-Link pada Kabupaten dan Kota yang […]

0 Comments . 2 years ago

SE Mendagri – Operasional Pemdes dari Dana Desa

Menindaklanjuti kebijakan biaya operasional pemdes sebesar 3% dari dana Desa, yang penggunaannya diatur dalam Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa serta untuk memudahkan pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mengeluarkan Sudar Edaran tentang hal tersebut. Isi dalam SE Kemendagri ini adalah Kegiatan prioritas penggunaan DD, termasuk operasional pemerintah yang bersumber dari Dana Desa […]

0 Comments . 3 years ago

Juknis Pengawasan Kepala Desa oleh BPD

Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD ini menjadi lampiran Surat Edaran (SE) Kemeterian Dalam Negeri Nomor 100.3.2.7/8655/SJ tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. SE Mendagri yang diterbitkan tanggal 5 Desember 2022 tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa. Isi Surat Juknis Pengawasan Menindaklanjuti Permendagri […]

0 Comments . 3 years ago