Kepresidenan

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengantar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mencakup sejumlah pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah juga ingin memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, […]

Inpres Nomor 9 Tahun 2025 – Koperasi Merah Putih

Pengantar Dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini bertujuan untuk mempercepat pendirian, pengembangan, dan revitalisasi sebanyak 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan […]

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengantar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) merupakan sebuah terobosan besar dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, serta memastikan peningkatan pelayanan publik yang optimal. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur seluruh aspek […]

Inpres Nomor 4 Tahun 2025 – Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Pada tanggal 5 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya integrasi data sosial dan ekonomi nasional. Instruksi ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat pengelolaan data yang akurat, yang menjadi semakin krusial dalam era digital saat ini. Dengan adanya instruksi ini, diharapkan lembaga pemerintah dapat lebih […]

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 – Efisiensi APBN dan APBD

Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk menteri, panglima TNI, Kapolri, jaksa agung, dan kepala […]

Perpres Nomor 139 Tahun 2024 – Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029

Yang mendasari Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 adalah adanya pembentukan struktur baru dalam Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pembentukan ini menyebabkan adanya perubahan dalam pembagian tugas dan fungsi pada beberapa kementerian dan lembaga. Perubahan tersebut menciptakan pergeseran peran yang […]

Keppres Nomor 23 Tahun 2024 – Hari Desa

Keppres Nomor 23 Tahun 2024 – Hari Desa Yang mendasari ditetapkannya Keppres Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa adalah bahwa desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang langsung melayani masyarakat dengan segala keanekaragaman adat istiadat dan budayanya, memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan dan memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bahwa […]

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 – Percepatan Penghapusan Masyarakat Ekstrem

Pengantar dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Masyarakat Ekstrem adalah dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan kepada institusi pemerintahan mulai dari menteri sampai pada bupati dimasing-masing wilayah di Indonesia. Instruksi […]

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 – Percepatan Penurunan Stunting

Yang mendasari ditetapkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan sfunting . Dalam percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, […]

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengantar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengutamakan peningkatan kemudahan berusaha, pemerataan ekonomi, dan penguatan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Perpres […]

More posts