Monev

Tool Evaluasi APB Desa 2025

Untuk melakukan evaluasi APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), penting untuk memanfaatkan alat bantu berupa format evaluasi APB Desa. Format ini dibangun berdasarkan hasil diskusi dari tim Cipta Desa, yang mencerminkan perhatian dan komitmen terhadap proses evaluasi yang dilakukan menjelang awal tahun. Pada waktu ini, biasanya desa memasuki tahap perencanaan anggaran yang sangat krusial. […]

Format Monitoring DD 2024 [Dana Desa]

Format Monitoring DD 2024 Cara mengetahui perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, evaluasi serta pelaporan dari APB Desa, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) oleh kecamatan sesuai dengan Perbup Situbondo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. […]

Perhitungan Penganggaran BHP [Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah]

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengen Perturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHP). Pengelolaan keuangan BHP […]

Tool Evaluasi APB Desa

Dalam mengevaluasi perencanaan Desa dalam dokumen APB Desa perlu menggunakan tool untuk mempermudah dalam mengoreksinya yakni format evaluasi APB Desa. Kerangka acuan ini dibuat berdasarkan diskusi Kru Cipta Desa sebagai upaya kepedulian dalam melakukan evaluasi menjelang awal tahun yang notabene memasuki perencanaan pengggaran APB Desa. Tool Evaluasi APB Desa ini berfungsi mempermudah apakah penyusunan APB […]

Format Monitoring BHP [Bagi Hasil Pajak]

Format Monitoring BHP Menurut Perbup Situbondo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (ADD dan BHP) bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, […]

Format Monitoring Keuangan Desa

Monitoring Keuangan Desa adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di tingkat desa berlangsung dengan baik dan efisien. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk mencapai tingkat transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi warga desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya proses monitoring yang efektif, diharapkan setiap […]

Format Monitoring ADD [Alokasi Dana Desa]

Format Monitoring ADD Menurut Perbup Situbondo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (ADD dan BHP) bahwa ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah […]

Format Monitoring BUM Desa

Monitoring BUMDes Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang saat ini sedang diupayakan untuk dikembangkan dan diupayakan untuk menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di desa. Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 bahwa BUMDes dibentuk dengan peraturan desa (perdes), hal […]

Format Monitoring Infrastruktur Desa

Monitoring Infrastruktur Desa Selain melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada pengelolaan keuangan Desa, perlu kiranya untuk melkukan pengawasan kegiatan infrastruktur Desa atau kegiatan fisik. Sebab, kegiatan fisik banyak ditengarai seinga tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan (RAB). Atau mungkin terjadinya perubahan RAB dan desaign juga dimungkinkan, sebab saat pelaskaan pekerjaan fisik banyak kendala yang […]

Format Monitoring Pengunaan SiLPA

Monitoring SiLPA perlu dilakukan dalam pembelanjaan Desa sebab SiLPA juga menjadi bagian dari penganggaran Desa yang perlu diawasi. Dalam pembelanjaan di Desa banyak penggaran yang dilakukan mulai dari dana transfer ataupun sisa dari dana sebelumnya atau dikenal dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Seperti yang ditulis dalam konten sebelumya bahwa camat mempunyai kewajiban untuk melakukan […]

More posts