Perpres

Pengantar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mencakup sejumlah pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah juga ingin memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, […]

Pengantar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) merupakan sebuah terobosan besar dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah, serta memastikan peningkatan pelayanan publik yang optimal. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengatur seluruh aspek […]

Yang mendasari Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 adalah adanya pembentukan struktur baru dalam Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pembentukan ini menyebabkan adanya perubahan dalam pembagian tugas dan fungsi pada beberapa kementerian dan lembaga. Perubahan tersebut menciptakan pergeseran peran yang […]

Yang mendasari ditetapkannya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan sfunting . Dalam percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, […]

Pengantar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengutamakan peningkatan kemudahan berusaha, pemerataan ekonomi, dan penguatan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Perpres […]

Pembangunan nasional memiliki hakikat yang mendalam, tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur atau perekonomian, tetapi juga pada pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks inilah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi sangat relevan. Perpres ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran keluarga dalam […]