Kemendagri

SE Pemanfaatan Barang Milik Desa dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Kopdes Merah Putih

Pemanfaatan Aset Daerah (Aset Milik Daerah, BMD) serta aset desa menjadi topik penting dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dokumen bernama SE Pemanfaatan BMD dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan KDKMP menegaskan bahwa penggunaan aset milik pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan, […]

Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 – Dukungan Bupati/Wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pendahuluan Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 hadir sebagai instrumen regulasi penting untuk mempercepat pembentukan dan pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh kabupaten/kota. Dokumen ini menetapkan peran Bupati/Wali Kota dalam memberikan persetujuan pendanaan berupa pinjaman yang disediakan oleh bank pemerintah, serta mekanisme dukungan pengembalian pinjaman melalui penggunaan alokasi DAU/DBH. Di tengah upaya penguatan koperasi lokal […]

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pendataan Indeks Desa

Pendahuluan Pendataan Indeks Desa 2025 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa di seluruh Indonesia. Dalam Permendesa Nomor 9 Tahun 2024, diatur komponen dan metode pengukuran yang sistematis untuk menilai kondisi dan perkembangan desa. Pemanfaatan data yang akurat sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran sehingga dapat didistribusikan dengan baik […]

Panduan Teknis Prodeskel

Pendahuluan Panduan Teknis Prodeskel adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mendukung pengelolaan data desa dan kelurahan di Indonesia. Prodeskel adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah serta sumber data vital untuk perencanaan program pembangunan yang berbasis data. Sistem ini memungkinkan […]

Mendagri Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan surat penting yang menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024, yang ditetapkan pada 3 Januari 2025. Surat ini ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Indonesia, serta mengandung beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Surat Mendagri dengan Nomor Surat: 100.3.2/333/SJ tersebut menekankan mengenai […]

Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 – Posyandu

Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 Posyandu, atau Pos Pelayanan Terpadu, telah dibentuk sebagai salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat desa. Keberadaan Posyandu sangat penting, mengingat desa sering kali memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan adanya Posyandu, diharapkan masyarakat, khususnya ibu dan anak, […]

Surat Penegasan Ketentuan Perubahan Perangkat Desa

Surat Penegasan Ketentuan Perubahan Perangkat Desa Dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD tentang Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa menyebutkan 5 point penting sebagai implementasi penerpan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapaun muatan isinya secara umu terkait dengan perangkat Desa yang diatur sebelumnya […]

Kemendagri – Penegasan Revisi UU Desa

Dengan ditetapkannya Revisi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kementerian Dalam Negeri menyampaikan penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam surat Kemendagri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tertanggal 5 Juni 2024 perihal penegasan Revisi […]

SK Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

Postingan kali ini merupakan perubahan dari SK Penggunaan Aset Desa yang pernah dibagikan sebelumnya dikarenakan ada perubahan regulasi terkait pengelolaan Aset Desa yang ditetapkan pada tahun 2024 yakni Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Permendagri tersebut merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dan sebagai amanat dalam menjalankan regulasi tersebut Pengelolaan […]

Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 – Pengelolaan Aset Desa

Yang melatar belakangi ditetapkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah […]

More posts