Undang-Undang

Yang mendasari ditetapkannya UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025 adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain hal tersebut, juga disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka […]

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 HPK menyebutkan bahwa Kesejahteraan lbu dan Anak adalah suatu kondisi terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial, ekonomi, spiritual, dan keagamaan, sehingga dapat mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan […]

Seperti yang pernah diposting sebelumnya, Revisi UU Desa sudah ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mendasari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut: bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur […]

Secara definisi Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Yang melatar belakangi ditetapkannya UU Cipta Kerja adalah: bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara lndonesia dan mewujudkan masyarakat […]

Yang mendasari ditetapkannya UU 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan […]

Latar belakang ditetapkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan […]

Latar Belakang Dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa praktek korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang terus berkembang seiring waktu. Jumlah dan kualitas kasus korupsi mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi fenomena sistematis yang mengancam berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini tidak hanya membawa dampak negatif pada […]