Perdes DRPPA [Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak]

Kebijakan dan Strategi Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Perdes DRPPA mensyaratkan desa melakukan berbagai kebijakan strategis sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung hak perempuan dan anak. Kebijakan tersebut meliputi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penghentian kekerasan, pengentasan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Beberapa strategi utama yang dijalankan antara lain:

• Kaderisasi dan pengembangan kapasitas perempuan dan anak sebagai agen perubahan di desa.
• Penguatan tata kelola pemerintah desa yang responsif gender dan hak anak, melalui produk hukum, kebijakan yang inklusif, serta keterwakilan perempuan di berbagai lembaga.
• Perencanaan pembangunan desa yang berbasis data terpilah tentang perempuan dan anak agar intervensi kebijakan tepat sasaran.
• Penguatan kerja sama dan kemitraan dengan desa lain maupun pihak ketiga untuk memperluas ruang pemberdayaan dan perlindungan.
• Pengembangan kelompok relawan perempuan dan forum anak sebagai wadah aspirasi dan pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat akar rumput.

Implementasi strategi tersebut membutuhkan peran aktif pemerintah desa dan masyarakat serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun desa yang ramah dan peduli dengan pendekatan partisipatif dan transparan.

Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan DRPPA

Dalam Perdes, pemerintah desa memegang peran sentral untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan dan perlindungan secara berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan layanan dasar seperti identitas kependudukan, kesehatan, pendidikan, pengembangan bakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pemerintah desa juga wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan DRPPA dengan memprioritaskan perempuan dan anak yang rentan. Berbagai fasilitas seperti pembuatan akte kelahiran gratis, layanan posyandu, beasiswa anak kurang mampu, dan ruang publik ramah anak harus difasilitasi secara optimal.

Selain itu, pemerintah desa didorong untuk membangun kemitraan dengan lembaga sosial dan komunitas pemerhati hak perempuan dan anak agar upaya perlindungan dapat dilakukan secara terpadu dan efektif. Penganggaran desa juga diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan DRPPA demi keberlanjutan program.

Pengorganisasian dan Peran Kelompok Relawan di Desa

Perdes DRPPA mengatur pembentukan kelembagaan yang melibatkan langsung perempuan dan anak dalam pelaksanaan program. Kelompok relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), Forum Anak Desa, Relawan Perlindungan Anak, dan Kelompok Anak menjadi contoh organisasi yang berperan strategis dalam pembangunan partisipatif.

Kelompok relawan SAPA bertugas menyusun rencana aksi, mengorganisir pemberdayaan perempuan, serta melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Forum Anak Desa berfungsi sebagai wadah aspirasi anak sekaligus pelaksana kegiatan yang memperkuat kapasitas anak dan kelompok muda.

Kelompok Anak, dengan pengurus dari guru taman kanak-kanak, menjadi ruang edukasi dan pengembangan bakat anak usia dini. Pengurus dan anggota dari semua organisasi ini memiliki hak mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dan perlindungan dari desa, serta kewajiban menjalankan tugas sesuai prinsip keadilan dan inklusivitas.