Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 – Pelaksanaan Perpres PKK

Yang melatar belakangi ditetapkannya Permendagri 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10. Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdeyaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Definisi

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutar lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK itu sendiri adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

PKK Desa

Dalam pasal 3, Permendagri 36 Tahun 2020 menyatakan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

TP PKK Desa yang dimaksud terdiri, atas:

1. ketua dijabat isteri / suami kepala Desa;
2. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretaris Desa;
3. sekretaris;
4. bendahara; dan
5. kelormpok kerja

Kelompok Kerja (Pokja) PKK terdiri:

1. Kelompok Kerja I
   sebagai pengelola program penghayatan, pengamalan Pancasila dan gotong royong.
2. Kelompok Kerja II
   sebagai pengeloia progran pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi.
3. Kelompok Kerja III
   sebagai pengelola program pangan, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tanggga.
4. Kelompok Kerja IV
   sebagai pengelola program kessehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Berikut kami bagikan Permendagri 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan PKK) yang dapat Anda download secara gratis dalam web ini.

Untuk mempermudah pencarian regulasi desa yang relevan dan dapat diakses secara gratis, kunjungi laman Regulasi Desa. Laman ini menyajikan kumpulan lengkap regulasi yang mengatur kehidupan desa, mulai dari kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga hak dan kewajiban masyarakat. Dengan pembaruan terbaru, laman ini dirancang untuk memberikan informasi terkini yang dapat membantu Anda memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Anda. Temukan juga tips bermanfaat dan panduan mengenai implementasi regulasi di tingkat desa. Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan hukum Anda dan berkontribusi dalam pembangunan komunitas melalui akses mudah ke regulasi desa!